Negeri Tanpa Lagu, Tapi Gaji DPR Tetap Mengalun
Dulu, buka usaha cukup modal niat, banner, dan playlist asik.
Sekarang?
Modal tambahan: keberanian pasang speaker, plus doa biar gak disatroni LMK.
Karena muter lagu aja sekarang bisa dianggap tindakan kriminal ekonomi.
Lucunya Lagi…
Waktu rakyat disuruh bayar royalti biar musisi “makmur”…
Di saat yang sama, gaji DPR naik lagi tanpa royalti apa pun ke rakyat.
Padahal yang tiap hari nonton sinetron kebijakan absurd itu ya kita-kita juga.
Kalau kenaikan gaji itu diiringi prestasi sih oke.
Tapi kalau prestasinya cuma naik-turun podium buat selfie?
Hmm… siapa yang harus bayar royalti ke siapa?
LMK atau Lembaga Membuat Keheningan?
Mau potong rambut?
Sunyi.
Mau jajan cilok di warung belakang?
Hening.
Mau ngopi sambil dengerin lagu favorit?
Silakan bayar royalti dulu atau siapin argumen hukum.
Kebijakan ini mungkin diniatkan baik,
tapi efeknya malah bikin pedagang kecil serasa jadi pelaku pembajakan internasional.
Semua Mau Diperas, Rakyat Ditekan — Tapi…
Pemerintah makin rajin nyari celah buat narik uang dari rakyat.
Tapi lucunya, di saat yang sama…
gaji DPR malah rencana dinaikin,
padahal rakyatnya lagi puasa dengerin musik biar gak kena denda.
Katanya sih biar ‘kesejahteraan wakil rakyat meningkat’.
Lah rakyatnya disuruh diem, nggak boleh seneng-seneng, hidup sepi tanpa backsound.
Jangan-jangan besok disuruh nyanyi pakai subtitel biar nggak dikira nyolong lagu.
Mending Bijak, Bukan Bajak
Gini deh: kami bukan anti royalti.
Musisi harus dihargai, iya.
Karya harus dilindungi, betul.
Tapi mbok ya aturan dibuat dengan akal sehat.
Warung kopi kecil, toko kelontong, acara mantenan di kampung — kalau semua disikat,
bukan cuma musik yang sepi.
Negara juga kehilangan simpati.
Saran Kocak Tapi Serius
- Bikin lisensi murah meriah untuk UMKM
- Sosialisasi jelas: siapa yang harus bayar, berapa, kenapa
- Bedakan usaha skala besar dan kecil
- Jangan samakan karaoke hotel bintang 5 dengan warung pecel pinggir jalan
- Dan tolong… nikahan jangan ditarik royalti. Nanti tamu pulang nggak dapet nasi, cuma struk pembayaran YouTube Music.
Solusinya?
Yuk buat skema royalti progresif:
yang muter lagu di tempat kecil atau UMKM? Gratis atau cukup izin satu kali seumur hidup.
Yang muter buat bisnis gede dan komersil? Wajib bayar, wajar dong.
Dan kalau bisa…
gaji DPR juga kena royalti kebisingan, karena banyak ngomong tapi output-nya zonk.
Akhir Kata
Musik itu bukan sekadar hiburan,
tapi pelipur lara di tengah ekonomi yang entah mau dibawa ke mana.
Rakyat ini bukan anti bayar.
Kami cuma pengen… adil dan masuk akal.
Jangan biarkan negeri ini jadi sunyi…
…sementara gedung parlemen tetap riuh dengan kenaikan tunjangan.
📝 Ditulis sambil dengerin lagu pelan-pelan via headset — takut ada yang datang bawa surat cinta dari LMK.
